dampak positif dari penerapan good governance bagi penyelenggara negara adalah. com - Good governance secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. dampak positif dari penerapan good governance bagi penyelenggara negara adalah

 
com - Good governance secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baikdampak positif dari penerapan good governance bagi penyelenggara negara adalah  Dari segi terminologi, terdapat tiga hal yang rancu dalam istilah dan konsep good governance

Corporate governance dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu. PELAYANAN PUBLIKPenerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan islah good governance merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya negara yang menjunjung kepenngan rakyat. Jalan konkrit untuk mengorganisasikan bentuk pemerintahan ini dan pertanyaan mengenai kondisi dan prakondisi yang dibutuhkan telah diperdebatkan secara intensif. Kepegawaian negeri yang efisien dan efektif. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara negara. Prinsip-prisip kerja administrasi publik dalam good governance dianggap sebagai salah satu cara untuk. A A A. Government ini sangat indentik pada. Pemerintah sudah menerapkan sejumlah prinsip Good Governance. Sedangkan menurut UNDP ( United National Development Planning ), Good Governance diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. Ombudsman RI merupakan lembaga negara pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Fenomena ini dilakukan kajian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan. Kopi TIMES Penerapan Good Governance di Indonesia Senin, 04 Januari 2021 - 19:18 | 7. Pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan koreksi, usulan, dan pandangan terkait standar dan. com ABSTRAK Prinsip. Good governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya. dengan judul pengaruh penerapan konsep good corporate governance terhadap kinerja non-keuangan di kantor pusat PT Asuransi Jasa Indonesia. Pasal 5 UU tersebut menyebutkan sejumlah kewajiban penyelenggara negara, di antaranya "bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat"; serta "melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”. Sedangkan World Bank. 1. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 20. Berikut ini adalah uraian mengenai fungsi pemerintahan berdasarkan buku Pengantar Ilmu Pemerintahan oleh Muhtar Haboddin (2015: 68). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. go. SEJAK digulirkannya RUU tentang Etika Penyelenggara Negara oleh DPR pada tahun 2014 silam, nasib RUU tersebut mengalami pasang surut antara kebutuhan dan kebuntuan tegaknya semangat reformasi birokrasi penyelenggara negara di berbagai bidang. Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di akhir tahun 90-an adalah tata kelola perusahaan yang kurang baik, antara lain berupa kualitas. Berdasarkan uaraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Harian Kompas Kompas TV Salah satu alasan dari masyarakat dan juga dari berbagai partai politik berkualisi untuk mendukung pasangan Ir. Asas motivasi adalah asas pemberian suatu keputusan yang harus Selain efisiensi waktu, dampak positif dari otonomi daerah adalah efisiensi atau mempersingkat waktu. Pejabat Negara dan Penyelenggara Negara Wajib . Legalitas badan pemerintahan yang menyelenggarakan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kekuasaan penyelenggara negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Peranan akuntan dalam lembaga publik tidak terlepas dari penerapan prinsip Good Governance dalam perusahaan meliputi prinsip kewajaran (fairness),. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. id – Jakarta, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), birokrasi adalah. DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. II. loading. Tuntutan terhadap. Good and Clean Governance harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Beberapa dampak globalisasi di berbagai. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang Penerapan Pemerintahan Yang. Sedangkan dalam perusahaan swasta ada konsep yang dikenal yaitu good corporate governance (GCG), di Indonesia, konsep GCG. Dan yang paling sering adalah akan melaksanakan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan good governance secara utuh. Dampak positif dari e-government adalah untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, kita tidak perlu lagi untuk harus pergi ke kantor pemerintah untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. 9. com - Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lain. Kekayaan Penyelenggara Negara. µmutlak ¶ dipegang oleh negara, bergeser dibawah pengaruh badan-badan internasional, badan swasta, pemilik modal, atau individu-individu yang memiliki otoritas (Mart in Khor,. BAB 1 PENDAHULUAN 1. 1. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu perwujudan program presiden yaitu Nawa Cita prioritas ketiga yang menyatakan membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam suatu kerangkaMenurut Sugeng (2010), pendidikan akan membuka cakrawala seseorang serta membentuk pola pikir yang logis. 2. Peningkatan ini memberikan efek positif bagi pelayanan publik di Indonesia. 37. Pentingnya Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan. Prinsip-prisip kerja administrasi publik dalam good governance dianggap sebagai salah satu cara untuk. Situs Resmi BPKP-RI. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Equilibrium Volume 8. Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan. penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur. Download Free. Perkakas. Buku ini menjelaskan konsep good governance dan menjelaskan ciri-ciri pelayanan publlik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Sejauhmana pengaruh good governance terhadap kinerja Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. Teori ini dapat digunakan untuk menerangkan terbentuknya sistem politik yang puncak perkembangannya adalah negara. Berdasarkan data dari covid19. b) Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai pedoman untuk ikut berpartisipasi mewujudkan good. T, prinsip-prinsip dari good governance yang dikemukakan oleh UN Development Program (UNDP) adalah: 7. Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin. Dalam hal ini mereka cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan corporate governance. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip: mendapat dukungan dari masyarakat. DAMPAK E-GOVERNMENT PADA GOOD GOVERNANCE: TEMUAN EMPIRIS DARI KOTA JAMBI Karin Afriani, Fathul Wahid Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,Universitas Islam Indonesia Jl. partisipatif dan terbuka serta pemanfaatannya yang sangat tinggi di Indonesia menjadi peluang kuat bagi pemerintah untuk menerapkan e-government. Good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Hal ini akan bermanfaat pada lebih baiknya dan. Cintya Febrianti Nuraini 20200110200002 Prodi Administrasi Publik. Bantu jawab dan. Paradigma “good governance/GG” menjadi wacana dan sekaligus semangat (motivasi) untuk dapat diwujudkan di Indonesia. 1. Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyatan sosiologis bangsa kita sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya. Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance, selanjutnya disebut GCG) menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan. UNDANG. proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik good and services. Janji-janji calon wakil rakyat bermunculan. Corporate Governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Jasa Marga (Persero) Tbk. Untuk mewujudkan tata kelola lebih baik, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI. 2, November 2020 : 1 - 10 5 Abdilah, WS, Miharja, S. Percepatan Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Good corporate governance juga bermanfaat bagi lingkungan kerja. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab. masalah bagi negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi di dalam hubungan antara negara dan masyarakatnya. Good Governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik perlu memikirkan cara terbaik (inovasi). Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Laporan Hasil . Untuk mewujudkan itu, maka dalam impelementasi tata kepemerintahanDilansir dari Ensiklopedia, dampak positif dari penerapan good governance bagi penyelenggara negara adalah Para penyelenggara negaea lebih herhati-hati. Penyelenggara negara seringkali bersikap dan bertindak yang dapat mempengaruhi penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Hal yang membuat munculnya bencana adalah ketika sebuah negara tersebut memiliki ketergantungan terhadap. Terwujudnya Good Governance merupakan cita cita atau tujuan seluruh rakyat dan pemerintahan di Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dengan salah satu indikator terwujudnya Good Governance adalah Akuntabilitas dan Responsibilitas setiap pelaku (Birokrasi) atau lembaga pemerintahannya. Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. . 1 Good Goverment Governance 2. com - Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh yang timbul dari penerapan manajemen risiko terhadap realisasi GCG melalui prinsip GCG. Good Governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 1. II. T, prinsip-prinsip dari good. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan bahkan dalam bidang. Dapat pula dikatakan, bahwa prinsip/asas good governance adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Projustice. 2. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance yang diutarakan bahwa prinsip-prinsip Good Corpoate Governance meliputi: “ a. Ciri-ciri dari good governance adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Baca juga: Pengamat sebut "good governance" parpol dapat perbaiki kualitas DPR. prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. 3 Pfiffner, John M. 5UU No. Penerapan dan pengelolaan good corporate governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Good Governance digunakan sebagai syarat bagi lembaga pendonor untuk menyalurkan bantuannya kepada negara yang. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar. Sedangkan kekuasaan itu pada dasarnya. 101 tahun 2000. 2. Prinsip Good Governance Kunci utama memahami Good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Manfaat Penelitian 1. , & Lestari, YD (2015). Peran publik di sini dapat dilihat sebagai salah satu karakteristik good governance , yaitu partisipasi. com, sepridahanum@umsu. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. judul Skripsi ini adalah “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Daniri dalam sambutan “Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia” (2008: 5) menjelaskan good governance secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu-rambu untuk menjalankan amanah-amanah secara jujur dan adil. Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa jumlah DPS yang besar dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja bank syariah melalui gagasan inovatif,. Hal tersebut tercermin dari tuntutan governance di sektor publik sudah mendapat masyarakat kepada penyelenggara. Ada 15 responden dari salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang asuransi. Pada Indonesia Industrial Summit 2019, Presiden Republik. yang saling berorientasi dan menjalankan fungsinya masing -masing (Sedarmayanti,“The care of human life and happiness and not their destruction is the only legitimate object of good government” (Thomas Jefferson) Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. Claim Recovery PT Asuransi Jasa Indonesia 2013 Pada Grafik 1, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan pada claim recovery oleh PT Asuransi. Bagaimana mengurus suatu pemerintahan yang baik. Idris HM Noor, M. Mahrub Amin dalam PEMILU tahun 2018 adalah karena adanya Good Governance pada kepemimpinanya diperiode sebelumnya. Jakarta -. Meningkatkan kualitas kerja para karyawan. Mulai muncul transparansi anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolahan anggaran pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. KOMPAS. 1. Adapun beberapa asas good governance diantaranya yaitu: 1. Diharapkan temuan ini dapat menjadi perhatian bagi para penyelenggara pemerintahan daerah mengenai pentingnya penerapan good governance di lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian layanan publik. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang Penerapan Pemerintahan Yang. Menurut World Bank (Bank Dunia), good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta. Secara Praktis a. 1. Idris HM Noor, M. Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. Kepatuhan pada prinsip, nantinya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi perusahaan. 2. JB. com (KOMPAS. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, DAMPAK KORUPSI TERHADAP BIROKRASI PEMERINTAHAN POLITIK DAN DEMOKRASI MAKALAH diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) oleh Nisa Nurfitria P17331116017 Iffat Nabil Trirahmawati P17331116049 Vega Oktavianti Putri P17331116067 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG PROGRAM STUDI DIPLOMA III JURUSAN GIZI 2016 KATA PENGANTAR Segala puji. , 2018). Aktualisasi gerakan good governance di Indonesia bisa terlihat dengan banyak dibuatnya regulasi (aturan hukum) dan dibentuknya institusi-institusi baru pasca reformasi sebagai upaya mewujudkan good governance. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur untuk menilai penyelenggara negara telah sesuai dalam menjalankan tindakannya dalam negara hukum, maka dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai. Masalah ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah agar tidak menjadi budaya di indonesia serta. Yang menarik. dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat. Noris Rahmatllah, M. vol5. Globalisasi yang terjadi di sebuah negara tentu akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dalam melaksanakan hak dan. Prinsip-Prinsip Good Corporat Governance Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. Tata laksana pemerintahan yang baik, Good governance, Pengertian Good Governance, Karakteristik dasar tata laksana pemerintahan yang baik, Konsep Good Governance, Prinsip Good Governance, Partisipasi Masyarakat (Participation), Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Peduli pada. JAKARTA - Pandemi. konkrit, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank X Kantor Cabang Brawijaya?". kinerja keuangan suatu bank adalah dengan menerapkan sistem Good Corporate Governance (GCG). A. Serta Pengaruh Dan Penerapan Good Governance di Indonesia. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip: mendapat dukungan dari masyarakat. Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan Bakal Disebar di Rumah Sakit, Ini Fungsinya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. Inovasi dapat diwujudkan dengan kemampuan dalam beradaptasi. 19-26 eISSN 2684-9313 pISSN 2088-7485 PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN INDRIANA1, MUHAMMAD NASRUN2 1,2Universitas Muhammadiyah Makassar *mnasrun321@unismuh. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya, 2. Melalui penerapan etika administrasi publik dengan seoptimal mungkin, akan dapat mendorong terwujudnya good governance yang selama ini diidamkan. PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Dharmawangsa Medan) Abstrak Prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanakan pemerintahan dan pembangunan oleh. 2 II. Tergantung dari individu yang menyikapinya. Program terbukti memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan. memiliki 3 pilar penting, yaitu: 1. 3 Prinsip Good Corporate Governance Dalam penerapannya untuk melaksanakan GCG bagi suatu perusahaan, dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga GCG dapat terlaksanakan dengan baik. Dilansir dari Ensiklopedia, dampak positif dari penerapan good governance bagi penyelenggara negara adalah Para penyelenggara negaea lebih herhati-hati. 2. Dan yang paling sering adalah akan melaksanakan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan good governance secara utuh. Rusli Karim, Totok Daryanto. 1. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda, sehingga di Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru, yakni Politik Kolonial Liberal atau Politik Pintu Terbuka (Open Door. Penerapan Good Governance di Indonesia. Negara yang telah menerapkan UU KIP dianggap telah mampu memberdayakan informasi yang ada dan komunikasi tentunya untuk mengelola tantangan dan peluang menjadi sesuatu yang berharga bagi negara itu. Satu pandangan berpendapat bahwa SDA yang terdapat disuatu negara tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (good governance) dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia secara umum dapat berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. Good Governance merupakan proses penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Dalam hal ini mereka cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan corporate governance. Dewasa ini konsep good governance tengah menjadi perhatian di masyarakat. Menurut Newel & Wilson (2002) secara teoritis, praktik good corporate gover- nance dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengu- rangi risiko. This study aims to determine the implementation of Good Governance Principles (AAUPB) as the basis for the government in performing its duties as a. Dari dua kelompok komponen good governance ( OECD dan UNDP), kemudian di Indonesia dikenal dalam berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai hukum positif, mengenai hal ini (hukum positif) akan diuraikan pada bagian selanjutnya dibawah sub judul good governance dan pengaturan reformasi birokrasi di Indonesia. Tujuan dari survei tersebut adalah untuk mencari titik koordinat dari taman tersebut, yang selanjutnya titik tersebut divisualisasikan menjadi Peta Se. dan Dr.